The Jure: Journal of Islamic Law

Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Proyek Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Achmad — Sat, 03 Aug 2024 00:00:00 +0000

Masalah pokok dalam permasalahan ini adalah banyak terjadi di sekitar kita praktik tindak pidana korupsi terhadap dana proyek dan ironisnya permasalahan ini terus berlanjut hingga saat ini tidak ada tindakan hukum dari pihak berwajib, yang perlu dibahas adalah: Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 terhadap tindak pidana korupsi dana proyek tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dalam pengumpulan datanya menggunakan literatur yang bersumber dari bahan primer dan bahan sekunder.
Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh adalah tindak pidana korupsi dana proyek merupakan tindakan melawan hukum dan penghianatan terhadap amanah yang sangat bertentangan dengan syariah Islam dang Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Adapun hukuman yang bisa diterapkan adalah berupa hukuman ta’zir yang sepenuhnya diserahkan terhadap seorang pemimpin menurut hukum pidana Islam dan hukuman berupa penjara paling sebentar 4 tahun menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001

Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hasbi Ash Shiddiqi, Anisa Ulhanif, Nurmaindah, Zulfatul Hasanah — Sat, 03 Aug 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modin sebagai biro jasa administrasi perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Ledokombo, Kabupaten Jember. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya administrasi perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan negara, serta bagaimana modin, sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, menjalankan perannya dalam memastikan keabsahan dan legalitas pernikahan. Modin memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang meliputi verifikasi dokumen, penyusunan akta nikah, dan memberikan bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan modin, Kepala KUA, pasangan yang menikah di KUA Ledokombo, serta observasi langsung terhadap proses administrasi perkawinan. Dokumentasi dan analisis dokumen juga dilakukan untuk mendukung data primer. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab modin, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modin di KUA Ledokombo berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat memenuhi syarat sah menurut hukum keluarga Islam. Modin bertugas melakukan verifikasi dokumen, membantu calon pengantin dalam proses administrasi, dan memberikan bimbingan pranikah yang mencakup aspek-aspek hak dan kewajiban suami istri serta etika berumah tangga menurut Islam

Analisis Yuridis Kejahatan Online Berbasis Gender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

R. Arif Muljohadi — Sat, 03 Aug 2024 00:00:00 +0000

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah ialah terkait dengan kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online, kejahatan tersebut terjadi oleh pelaku dalam memanfaatkan korban yang mayoritas penyebabnya adalah balas dendam. Hal ini juga terjadi disebabkan rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai media sosial, serangan siber, dan utamanya ialah unsur kesengajaan oleh orang-orang yang berniat jahat dalam ranah media sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini terjadi atas kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial dalam menjalankan niat jahatnya. Selain itu, tujuan dari sebuah penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif melalui pendekatan Undang-Undang dan konseptual dengan teknik pengambilan data melalui kepustakaan (Library Reseach), yakni teknik dengan menggunakan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, dan arsip.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online merupakan perbuatan yang melanggar syari’at Islam serta termasuk dalam kategori sebuah jarimah atau tindak pidana, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman. Adapun hukuman atau sanksi yang diperoleh pelaku atas perbuatannya ialah hukuman ta’zir sebab dalam Nash Al Qur’an tidak dijelaskan secara spesifik mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan berupa kekerasan beerbasis gender online, bentuk dan kadar hukuman ta’zir tersebut diserahkan pada umara’ (pemerintah) setempat. Penerapan hukuman ini selaras dengan hukum yang diterapkan di Indonesia yang memberlakukan hukuman penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Analisis Yuridis Sumber Hukum Tata Usaha Negara dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor : 162/G/2021/PTUN. SBY

Ahmad Mujalli, Mohammad Amin Jakfar Rohman — Sat, 03 Aug 2024 00:00:00 +0000

Sumber hukum Tata Negara adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber hukum administrasi. Sumber hukum merupakan landasan dan legalitas yang utama dan pertama dalam suatu perbuatan hukum, termasuk putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas sumber hukum yang tercantum dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor: 162/G/2021/PTUN.SBY. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus yaitu Putusan PTUN Surabaya Nomor: 162/G/2021/PTUN.SBY. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber hukum administrasi negara yang tercantum dalam Keputusan PTUN Surabaya Nomor: 162/G/2021/PTUN.SBY terdiri dari 9 sumber hukum; yaitu Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Bangkalan, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Bangkalan, Peraturan dan Keputusan PTUN Surabaya, Surat Pernyataan Kementerian Agama Pasuruan, Keputusan BPD Desa Somorkoneng dan Keputusan P2KD Somorkoneng.