https://journal.staisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/issue/feedThe Jure: Journal of Islamic Law 2024-12-29T11:21:01+00:00Open Journal Systems<p><span style="vertical-align: inherit;">The Jure: Journal of Islamic Law , diterbitkan dua kali setahun (Desember dan April), adalah jurnal duwibahasa (Bahasa Indonesia, Inggris), peer-review, dan berspesialisasi dalam Studi Hukum pdana Islam. Jurnal ini diterbitkan oleh Prodi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. Redaksi menyambut para sarjana, peneliti dan praktisi Hukum di seluruh dunia untuk mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan melalui jurnal ini. Semua artikel akan ditinjau oleh para ahli sebelum diterima untuk diterima. Setiap penulis bertanggung jawab penuh atas artikel yang diterbitkan.</span></p>https://journal.staisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/126Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern2024-11-09T13:55:28+00:00Lina Nur Anisalinanuranisa85@gmail.com<table> <tbody> <tr> <td> <p>Penelitian ini membahas rukun nikah dalam empat mazhab utama Islam—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—dengan fokus pada persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum pernikahan, serta relevansinya di zaman modern. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana perbedaan dalam pandangan keempat mazhab memengaruhi praktik pernikahan di berbagai negara Muslim, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rukun nikah yang diterapkan di masing-masing mazhab dan mengeksplorasi bagaimana hukum pernikahan Islam dapat diadaptasi dalam kondisi sosial-hukum modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan analisis terhadap buku, artikel jurnal, dan literatur klasik serta kontemporer yang relevan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam detail terkait wali, saksi, dan mahar, rukun nikah dalam empat mazhab tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. Implikasi dari perbedaan ini terlihat jelas dalam praktik pernikahan di berbagai negara Muslim, di mana hukum pernikahan diadaptasi sesuai dengan mazhab yang dominan. Artikel ini menyoroti pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern tanpa meninggalkan esensi syariat.</p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em> </em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table>2024-12-29T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 The Jure: Journal of Islamic Law https://journal.staisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/143Analisis Yuridis Hak Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam2024-12-16T06:25:42+00:00R. Arif Muljohadiarifdyfaz31@gmail.com<p>Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh pelaku. Dalam tindak pidana perdagangan orang ini merupakan bentuk lain dari perbudakan yang ada di masa lalu, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang terorganisir. Selian itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan hukum antara hukum pidana Islam dan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana terkait hak Restitusi terhadap korban perdagangan orang.</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif melaui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta komparatif Dengan pengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (<em>library reseach</em>). Dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan hukuman suatu pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan menjatuhi hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah Restitusi sebagai sanksi hukuman denda atau Diyat jika di dalam hukum Islam. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yang mana hakim dapat memberikan hukuman tambahan denda atau diyat sebagai pelengkap. Diketahui bahwa Restitusi dalam hukum Islam disamakan dengan Diyat atau denda, yang diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh Ulil Amri.</p>2024-12-29T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 The Jure: Journal of Islamic Law https://journal.staisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/146Analisis Hukum Terhadap Tindakan Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan Oleh Wartawan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers2024-12-20T02:00:13+00:00Achmadrosulahmad9@gmail.comNasirinasiri.abadi20@gmail.com<p><em>penelitian ini fokus pada tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh wartawan. Karena semakin maraknya kejahatan yang hampir di luar dugaan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu dari adanya berita mengenai liputan investigasi ataupun berita kriminal adalah untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan tersebut. Dalam menayangkan hasil investigasinya yang berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamarkan wajah, nama, hingga suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman kepada hak tolak yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian kepustakaan berasal dari data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan teknik analisis isi dan dengan cara berpikir deduktif. Penelitian ini menerapkan terkait ketentuan-ketentuan hukum pidana, wartawan atau insan pers yang menyamarkan identitas meliputi wajah, nama dan suara dari sipelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) UU nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers</em></p>2024-12-29T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 The Jure: Journal of Islamic Law https://journal.staisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/124Pengembangan Bahan Ajar Berbasis E-Modul Menggunakan Flipbook Maker pada Materi Makanan Halal dan Baik Kelas XI Ma Al-Ihsan Kalikejambon2024-08-22T07:52:56+00:00Fatikhatun Nikmatus Sholihahfatiha.achmad@gmail.comSyindi Rahma WatiningsihSyindirahmawatiningsih72@gmail.com<p><em>In this millennial era, teachers must be able to know the situation and be ready if they encounter popular learning resources and learning media through students. At the MA Al-Ihsan Kalikejambon school, they still use LKS, making some students feel bored and fed up with the presentation of material which is still monotonous. Therefore, the MA Al-Ihsan Kalikejambon school requires the development of more interactive teaching materials which are then developed to help the learning process be more innovative, so that students are more effective in learning. This research aims to develop e-module based teaching materials using a flipbook maker on the material. halal and good food. This research method uses Research & Development (RnD) with the ADDIE development model, namely analysis, design, development, implementation and evaluation. The subjects of this research used a validation questionnaire conducted by two validators, namely media experts and material experts</em></p> <p><em>The results of this research show that the validity value by media experts is 80%, which is in the valid category and material experts are 82.85%, which is in the very valid category. This research shows that the resulting e-module using a flipbook maker is considered valid for use in learning about halal and good food.</em></p>2024-12-29T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 The Jure: Journal of Islamic Law https://journal.staisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/154Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Solidaritas Masyarakat di Desa Telaga Biru dalam Tinjauan Etika Demokrasi2024-12-29T07:41:56+00:00Nurhidayahnurhidayah060691@gmail.com<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemilihan kepala desa terhadap solidaritas masyarakat di Desa Telaga Biru, serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif etika demokrasi. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses politik lokal yang dapat mempengaruhi hubungan sosial antar masyarakat desa Telaga biru. Dalam konteks ini, etika demokrasi memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses pemilihan yang diharapkan dapat memperkuat solidaritas di tingkat masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi terhadap warga desa yang terlibat dalam pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa di Desa Telaga Biru telah memberikan dampak negatif terhadap solidaritas masyarakat dalam beberapa aspek, juga menciptakan ketegangan dan perpecahan di antara kelompok-kelompok tertentu. Dalam tinjauan etika demokrasi, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan untuk menciptakan proses pemilihan yang dapat memperkokoh persatuan warga desa tanpa mengabaikan nilai-nilai etika yang berlaku.</p> <p><strong>Kata kunci: </strong>Pemilihan Kepala Desa, Solidaritas Masyarakat, Etika demokrasi</p>2025-01-08T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 The Jure: Journal of Islamic Law